Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan memberi tanggapan terkait pencatutan nama Presiden Joko Widodo soal Freeport. Apa tanggapan Luhut?
"Sebenarnya, Freeport itu sederhana, sama kasusnya seperti Mahakam yang expired 2017, dua tahun sebelumnya bisa negosiasi (perpanjang kontrak), jadi ya so what?" Kata Luhut di Kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (11/11/2015).
Menurut Luhut, kontrak Freeport akan habis pada 2021. Jika ada negosisasi soal perpanjangan kontrak, hal itu bisa dilakukan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2019. Kalau pun Freeport ingin bergabung dengan pemerintah, menurut dia, kepemimpinan akan tetap dikuasai pemerintah.
"Saya pikir Presiden punya sikap tegas, tidak akan perpanjang sebelum kontrak selesai dalam dua tahun," terang Luhut.
Luhut sendiri menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan aturan yang telah ada, yakni melakukan pembahasan negosiasi setelah kontrak berakhir.
"Saya bilang pada presiden agar PP itu tidak diubah," ucapnya.
Post a Comment